Keberadaan Pemerintah Indonesia di West Papua Sebagai Adminitrator Bukan Pemerintah Sah Bagi Orang Papua.
Status hukum Wilayah Papua berdasarkan Hukum Internasional maupun hukum indonesia tidak mengikat bahwa Indonesia adalah Pemerintahan yang sah di Papua karena tidak yurisdiksi hukum yang mengikat integrasi sosial dan juga negosiasi politik dengan bangsa papua.Indonesia mengklaim papua berintegrasi dengan indonesia pembohongan publik dan klaim sepihak, karena tidak ada syarat, bentuk-bentuk integrasi dan faktor-faktor integrasi di masa lalu dalam catatan sejarah dan realitas saat ini. Syarat tidak terpenuhi integrasi bentuk integrasi sosial maupun bentuk sisial dalam integrasi tidak ada dari realitas tindakan politik jakarta di Papua.
Status wilayah Papua masih status quo belum memiliki Pemerintahan resmi. Maka bangsa Papua memiliki hak untuk merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri berdasarkan Amanat PBB tentang dewan Perwalian. Secara hukum maupun politik tidak ada ikatan yang mengikat orang Papua dengan Indonesia. Indonesia adalah kolonial dan penjahat keberadaannya di Papua.
Pada 2 November 1962 Administrasi West Papua dari Belanda Serahkan kepada pemerintahan sementara PBB UNTEA .Kemudian UNTEA hanya menjalankan administrasi pemerintahan sementara West Papua selama 7 bulan terhitung 2 November 1962 sampai 1 mei 1963. Selanjutnya desakan indonesia dan Amerika Serikat UNTEA serahkan Administrasi pemerintahan West Papua diserahkan kepada Indonesia berdasarkan perjanjian Roma Agreement di Italia 30 September 1962.
Status pemerintahan West Papua diserahkan dari UNTEA ke Indonesia satusnya sementara bukan pemerintahan resmi. Tugas pemerintahan sementara Indonesia pegang itu untuk menjalankan amanat perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962. Keberadaan Pemerintah Indonesia di West Papua setelah pelaksanaan Pepera 1969 di Papua ilegal dan tidak ada dasar hukum yang mengikat bahwa pemerintah Indonesia sah sebagai pemerintah kolonial.
Karena perjanjian New York Agreement perjanjian Roma Agreement penyerahan administrasi dari Belanda ke UNTEA 2 November 1962, penyerahan administrasi dari UNTEA kepada Indonesia 1 Mei 1963 kontrak karya PT Freeport 7 April 1967 dan pelaksanaan Pepera 1969 sampai dengan catatan nomor 2504 perkara di PBB tidak mengikat dengan orang asli Papua. Semua perjanjian dilakukan tanpa melibatkan orang asli Papua dan penandatanganan semua perjanjian itu tidak ada orang asli Papua ikut menandatangani semua persetujuan yang terjadi di level Internasional.
Tidak ada dasar hukum yang mengikat orang Papua dengan Indonesia, keberadaan Indonesia di Papua staus pemerintahan sementara dari UNTEA serahkan 1 Mei 1963. Sedangkan masa pemerintahan West Papua diserahkan berlaku dalam proses persiapan hak penentuan nasib sendiri direkayasa pada tahun 1969 maka indonesia punya tanggungjawab kembalikan kepada PBB.
Berdasarkan semua proses ilegal termasuk hukum internasional yang terikat berdasarkan persetujuan internasional 15 agustus 1962 Indonesia tidak punya hak dan tidak ada hukum yang mengikat bahwa indonesia pemerintahan resmi di Papua.
Perang dingin Blok Barat Dan Blok Timur Rebut pasifik untuk menghadapi ancaman krisis Ekonomi global tahun 2023.Kondisi ini tidak jauh beda dengan situasi politik Internasional antara blok timur dan barat mengorbankan nasib Bangsa Papua. Semua perjanjian dilakukan di internasional itu tidak terlepas dari perang dingin setelah paska perang dunia ke II berakhir tahun 1945.
Kondisi geopolitik internasional dan Nasional Indonesia serta di Papua saat ini sama dengan situasi politik di tahun 1961 -1965 masa perang dingin. Perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet tahun 1989-1960 kedua kekuatan saat itu sedang berusaha rebut dan taklukkan indonesia ditangan Uni Soviet atau tangan Amerika Serikat. Kedua bela pihak merebutkan Wilayah indonesia termasuk papua karena kepulauan indonesia sangat strategis untuk menguasai pasifik dan di asia tenggara termasuk ke asia timur.
Amerika Serikat mainkan pengaruhnya melalui Belanda sedangkan Rusia mainkan pengaruhnya melalui Indonesia dipimpin Sukarno sang proklamator kemerdekaan indonesia. Perang dingin itu mulai memanas memainkan strategi masing-masing kubu, Amerika Serikat di belakang Belanda mendorong pembentukan Dewan Negara Raad kemudian umumkan manifesto pada 1 desember 1961 di holandia jayapura sekarang.
Melihat Melihat manifesto politik 1 desember 1961 Uni Soviet membantu persenjataan lengkap atau alutsista militer untuk Indonesia Melalui Ir Soekarno. Setelah mendapatkan logistik militer presiden Indonesia Ir Soekarno mendeklarasikan Tiga komando Rakyat atau Trikora 19 desember 1961. Dan memberikan mandat kepada panglima Abri Soeharto untuk merebut Irian Barat melalui operasi mandala.
Hal ini menjadi Ancaman serius bagi Amerika Serikat sehingga mainkan strategi baru melalui PBB dan mendesak Indonesia dan Belanda duduk satu meja di markas PBB 15 agustus 1962. Kemudian dilanjutkan pertemuan rahasia pada 30 September 1962, untuk kepentingan ekonomi Amerika. Berdasarkan pertemuan rahasia dan persetujuan New York Agreement Amerika mendesak Belanda Serahkan Administrasi West Papua kepada pemerintahan sementara PBB (UNTEA ) pada 2 November 1962.
Setelah itu pemerintah sementara UNTEA menjalankan administrasi selama 7 bulan , terhitung 2 November sampai dengan 1 Mei 1963 Pemerintahan sementara PBB didesak Amerika Serikat untuk serahkan Administrasi West Papua kepada Indonesia dan mengakhiri tugasnya di Papua walau belum waktunya berakhir.
Kemudian operasi Intelijen Amerika Serikat CIA bermain dilengserkan presiden indonesia Soekarno dari kursi Presiden bubarkan partai komunis dan 7 jendral dibunuh pada tahun 1965. Lengsernya Soekarno dari kursi Presiden diambil alih oleh Anak emas Amerika Serikat Soeharto Ambil kursi Presiden Indonesia untuk 33 tahun memimpin indonesia.
Kudeta kursi Presiden Indonesia ini keberhasilan bagi Amerika Serikat blokade pengaruh Uni soviet dari Indonesia dan indopasifik. Setelah indonesia dikendalikan oleh Amerika Serikat melalui Presiden Soeharto lanjutkan penandatanganan kontrak karya PT Freeport Indonesia 7 April 1967 berdasarkan perjanjian Roma Agreement 30 September 1962. Sedangkan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (Pepera 1969 hanya formalitas untuk mematuhi administrasi berdasarkan perjanjian New York Agreement 1962. Sesungguhnya untuk aneksasi atau pencaplokan wilayah papua itu sudah dikondisikan melalui perjanjian Roma Agreement ibu kota Italia Roma Markas Pemerintahan Katolik di dunia Vatikan.
Kompromi; kongkalikong dan persekongkolan kapitalisme Amerika Serikat dan sekutunya Inggris Belanda Jerman Italia dan Australia juga ikut bermain untuk kepentingan ekonomi di Papua.
1 Mei 1962- 2025.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar