TIRANI HADIR DENGAN SENJUM PALSU, STRATEGI UNTUK MENCAPAI TUJUAN POLITIK KOLONIALISME

KETIKA MILITER HADIR DENGAN SENYUM PALSU BAGIAN DARRI STRATEGI PENCITRAAN NAMA BAIK INTITUSI DI PAPUA 

Membaca berbagai strategi dan dominai politik Indonesia di Ppaua untuk mencapai tujuan politik kolonialisme jangka panjang.  Neokolonialisme Indonesia Dianggap Remeh Akibat Masifnya Hegemoni Hedonisme, yang dijadikan strategi politi kolonialisme pendudukan dan kolonialisme ekploitasi di papua.

Pada abad ke 21 penjajahan di berbagai wilayah terkoloni bukan lagi praktek kolonialisme melainkan neokolonialisme yang menggunakan banyak propaganda dan kemudahan serta bantuan terhadap kaum terjajah (Hegemoni) sehingga bangsa terjajah tidak merasa mereka sedang terjajah.

Neokolonialisme kolonialisme perbanyak hegemoni dan propaganda sebagai fungsi kontrol dan pengendalian terhadap rakyat terjajah tergantung pada sistem kolonial. Berdasarkan teori kolonialisme atau penjajahan suatu wilayah dilakukan dengan dua motif yang menonjol yaitu ekonomi dan politik.

Bentuk kolonialisme seringkali disebut adalah: Berdasarkan sejarah kolonialisme beberapa jenis kolonialisme yaitu: Kolonialisme eksploitasi, kolonialisme deportasi, kolonialisme pendudukkan, kolonialisme transmigrasi, dan kolonialisme sekunder.

Kolonialisme Eksploitasi.

Kolonialisme eksploitasi adalah paham kolonialis untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Maksud dari eksploitasi SDM adalah pemerasan tenaga para penduduk wilayah asli untuk bekerja dalam sistem.

Kolonialisme Deportasi

Kolonialisme deportasi adalah paham penguasaan daerah untuk mendeportasi, umumnya para narapidana yang melanggar hukum. Terdapat beberapa alasan mengapa hal ini dilakukan, seperti memberi efek jera atau menjaga nama baik kerajaan. Contoh kolonialisme jenis ini adalah Australia sebagai koloni narapidana Inggris.

 

Kolonialisme Pendudukkan 

Kolonialisme penduduk adalah kolonisasi yang mengakibatkan penduduk pribumi terdesak. Kolonialisme ini disebut juga sebagai kolonial domisili. Kolonialisme penduduk dilakukan dengan cara migrasi besar-besaran ke negeri asing dan menjadikannya sebagai tanah air baru. 

Kolonialisme Inggris yang mendeportasi napi dapat digolongkan dalam kolonialisme jenis ini karena suku asli Australia terdesak oleh kehadiran narapidana Inggris. Seperti halnya koloni di Amerika yang membuat suku asli penduduk benua Amerika (Indian) tersingkirkan.

 

Kolonialisme Transmigrasi.

Kolonialisme jenis ini dilakukan dengan tujuan menampung kepadatan penduduk akibat ledakan demografi.  Kolonisasi ini pernah dilakukan oleh Italia dan Jepang mengirim tenaga kerja produktif tenaga kependidikan atas nama kemajuan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan masyarakat pribumi.

Kolonialisme Sekunder

Kolonisasi sekunder memandang suatu wilayah yang tidak menguntungkan negara induk tetap dipertahankan untuk kepentingan strategis. Koloni sekunder biasanya berwujud pangkalan-pangkalan sementara, baik berupa pangkalan dagang maupun pangkalan militer.

Kolonialisme adalah penguasaan suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan tujuan memperluas negara tersebut ( kolonialisme pendudukan) Kolonialisme sering menimbulkan kerugian pada negara atau wilayah yang dikuasai.  Ketika kita belajar tentang kolonialisme, kita sering mendengar tentang negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol yang menjajah wilayah-wilayah besar di seluruh dunia. Namun, penjajahan yang lebih kecil atau lebih "halus" seringkali luput dari perhatian. 

 

Contohnya, penjajahan di Polinesia, yang mencakup banyak pulau kecil di Pasifik, memiliki dampak yang sama destruktifnya seperti penjajahan di benua besar. Penduduk asli Polinesia mengalami pemusnahan budaya akibat misionaris Kristen yang masuk dan kebijakan kolonial yang memaksakan perubahan sosial dan agama.

Di Amerika Latin, misalnya, meskipun kita belajar tentang penjajahan Spanyol, dampak dari perbudakan yang dibawa oleh negara-negara Eropa lain seperti Belanda dan Portugal jarang mendapat sorotan. Perbudakan di Brazil menjadi salah satu yang paling brutal, di mana jutaan budak Afrika dibawa untuk bekerja di perkebunan gula, dan ini terus berlangsung hingga akhir abad ke-19, bahkan setelah negara-negara lain mulai menghapus perbudakan.

 

Neokolonialisme Liberal Indonesia saat ini di Papua melancarkan penjajahan secara halus seperti yang digambarkan di wilayah Pasifik dengan pendekatan agama dan juga banyak teori perubahan serta hegemoni.

Bangsa Papua saat sedang dijajah secara halus perbanyak hegemoni membuat orang Papua nikmati hedonisme sehingga tidak merasa sedang dijajah. Banyak orang Papua memperkuat sistem sambil Menikmati hegemoni menjadi budak kolonialisme eksploitasi sumber daya alam dan kolonialisme pendudukan di Papua.

Kebijakan Pemerintah Rezim Prabowo Subianto Gibran membentuk kementerian transportasi adalah bagian dari Kolonialisme pendudukan Indonesia di Papua. Pasca pemberlakuan otonomi khusus jilid I dan otonomi khusus jilid II kolonial memperbanyak program memberikan kemudahan dan bantuan kepada orang Papua nikmati hemoni membunuh nalar berpikir rasional dan kritis bahwa kita ini sedang dijajah secara halus.

 

Pemekaran Provinsi baru bagian dari perluasan infrastruktur kolonialisme dalam rangka Penguasaan dan mempermudah fungsi kontrol kolonial terhadap wilayah. Dampaknya adalah genosida ekosida Etnosida secara sistematis masif dan terstruktur di Papua. Kita juga belajar penjelajahan berdampak Genosida yang dilakukan di berbagai negara di dunia yang kita tidak pernah belajar dari sekolah. Genosida sering kali dianggap sebagai salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia. Namun, tak semua genosida mendapat perhatian yang sama di dalam buku-buku sejarah. 

Contoh, genosida di Kongo yang dilakukan oleh rezim Leopold II dari Belgia jarang dibahas dalam pelajaran sejarah. Pada akhir abad ke-19, sekitar 10 juta orang Kongo tewas dalam rangka eksploitasi sumber daya alam, terutama karet, yang dilakukan oleh tentara Belgia. Kekejaman ini sangat sedikit diangkat dalam kurikulum sekolah, meskipun skalanya setara dengan Holocaust.

Contoh lain adalah genosida terhadap penduduk asli Tasmania oleh kolonial Inggris pada abad ke-19. Suku Aborigin Tasmania hampir punah akibat kekerasan, penyakit, dan pemindahan paksa yang dilakukan oleh kolonial Inggris. 

Sejarah resmi Australia lebih sering berfokus pada perkembangan ekonomi dan kemajuan peradaban kolonial, namun tragedi penduduk asli yang hampir sepenuhnya dimusnahkan, seringkali diabaikan.

Dan praktek kolonialisme amerika terikat terhadap masyarakat indian terutama masyarakat apace arizina, dimana masyarakat pribumi Amerika latin di arizona. Dimana invasi militer angkatan darat amerika manguasai dan mebunuh kaum pribumi apace . dimana pada tahun 1922 masyarakat apace meyerah dan meyerahkan diri karena mereka sudah minioritas sementara peminpin revolusi Grenimo dan 43 orang anggota meyerah. Hal ini terjadi karena politik kolonialisme amerika serikan mamainkan politik adu domba sehingga  sebagian mendukung amerika banyak yang direkrut menjadi informen militer amerika.

Nasib orang papua dilihat secara politik maka, sama seperti orang amerika latin, dimana kita bisa lihat invasi militer angkatan darat emerika serikat memaksakan orang apace merubah pola hidup dengan dipaksakan  tanam yagung. Pada akhirnya pada tahun 1922  Geronimo dan 43 gerliyawanya mejerah karena mereka sudah minioritas di Arizona. Bisa nonton sejarah Film Geronimo Amerika latin, orang Apache di Bagian Arizona.

Kemudian kolonialisme deportasi dan kolonialisme kekuasan oleh Inggris di Selandia baru menyinggirkan orang maori menjadi minioritas, di selandia baru.

Praktek kolonialisme di dunia selama ratusan tahun kita bisa melihat dan membaca melalui berbagai sumber di internet maka melalui buku. Dimana dampak kolonialisme terhadap Indonesia tidak hanya mencakup aspek politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk masyarakat, budaya, dan identitas nasional.

Dalam buku Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni oleh Miftakhuddin, dijelaskan bahwa kolonialisme adalah ketika satu negara mengambil alih kendali politik dan ekonomi atas wilayah lain yang biasanya jauh dari negara asalnya.

Negara yang menguasai wilayah tersebut memiliki semua kekuasaan dan mengendalikan segala hal di sana, seolah-olah itu adalah bagian dari negara asalnya.  Wilayah yang dikuasai ini harus melapor dan bertanggung jawab langsung kepada negara pusat. Ini sering kali dilakukan untuk memperoleh sumber daya dan pengaruh ekonomi.

Kolonialisme Indonesia selama 62 Tahun mengancam manusia Papua (Genosida) mengancam kehidupan Etnosida dan genosida secara sistematis masif dan terstruktur. Dampak kolonialisme Indonesia di Papua mengancam eksistensi orang Papua di tanah air sendiri. Dampak kolonialisme Indonesia di Papua mencakup aspek politik dan ekonomi, tatanan sosial masyarakat, budaya, dan pendidikan.

 Dalam buku Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni oleh Miftakhuddin, dijelaskan bahwa kolonialisme adalah ketika satu negara mengambil alih kendali politik dan ekonomi dan sosial budaya atas wilayah lain yang biasanya jauh dari negara asalnya.

Negara yang menguasai wilayah tersebut memiliki semua kekuasaan dan mengendalikan segala hal di sana, seolah-olah itu adalah bagian dari negara asalnya. Wilayah yang dikuasai ini harus melapor dan bertanggung jawab langsung kepada negara pusat. Ini sering kali dilakukan untuk memperoleh sumber daya dan pengaruh ekonomi.

Di masa lalu, Indonesia sendiri pernah mengalami masa kolonialisme oleh bangsa asing.

Kolonialisme yang melanda Indonesia selama berabad-abad ini telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan perkembangan negara ini. Dampak dari kolonialisme di berbagai bidang yaitu pemerintahan adat diganti struktur pemerintahan kolonial dari gubernur sampai desa dan RT/RW.

Sistem pemerintahan adat masyarakat diubah oleh kolonialis sampai ke rakyat melalui desa dan RT untuk kontrol dan kendalikan rakyat mempengaruhi pola hidup mengubah tatanan sosial sesuai dengan keinginan kolonial. Untuk mempertahankan eksistensi dan struktur pemerintahan kolonialisme kamu pribumi direkrut menjadi pilar utama dan memberikan legitimasi kekuasaan Kolonialisme. Dimana Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur bupati, Wakil bupati, walikota, camat, PNS dan desa sebagai tiang mempertahankan kekuasaan Kolonialisme.

Para kaum pribumi dijadikan pejabat dalam sistem kolonialisme sebagai alat kekuasaan kolonial menggantikan tatanan pemerintahan adat istiadat. Dalam praktek kolonialisme mereka mengubah sistem hukum adat Sistem hukum Barat modern undang-undang melegalkan Kebijakan politik dan ekonomi yang Diko militer.

Pemerintahan modern Indonesia dipengaruhi oleh filosofi Trias Politica yang diterapkan oleh pemerintah yaitu Eksekutif legislatif dan yudikatif yang sebenarnya digunakan di Eropa berdasarkan golongan masyarakat. Setelah struktur pemerintahan dibangun kaum pribumi harus menggunakan bahasa kolonial, sistem pendidikan kehidupan sosial lainnya sesuai dengan kehidupan kolonial.

Dampak Kolonialisme di Bidang Sosial dimana munculnya berbagai golongan sosial, termasuk golongan di tengah kaum pribumi.

Golongan sosial yang baru adalah masyarakat nusantara, kita sebut orang Sulawesi, orang Jawa, orang Makassar orang Toraja, orang Batak orang Ambon orang Manado dan golongan sosial lain di tanah terjajah.

Meningkatnya mobilitas sosial yang mempengaruhi demografi karena adanya transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan, tenaga kerja di perkebunan yang dibuka oleh pemerintah kolonial Indonesia dan kepentingan oligarki kapitalis di Papua. Adanya golongan sosial baru dalam masyarakat pribumi juga akan terjadi pergeseran dan marginalisasi terhadap kaum pribumi, perampasan tanah, monopoli lapangan kerja monopoli pasar dan mengendalikan sumber produksi dikendalikan kaum migran atau golongan tertentu.

Monopoli sumber produksi ekonomi dan pasar dikendalikan kaum migran menciptakan kelas sosial kaum pribumi dan kaum migran. Militer berperan aktif melindungi kaum migran dengan bisnisnya sambil menyingkirkan kaum pribumi dari habitatnya.

Negara dan sistem kolonial hadir mengklaim tanah masyarakat adat, hutan air dan semua sumber daya alam memberikan kehidupan kaum pribumi menjadi milik Pemerintah dan perusahaan dengan produk hukum yang dilindungi dan dikawal oleh militer sehingga kaum pribumi tidak punya akses sumber produksi untuk kebutuhan sehari-hari maupun pangan lokal yang bernilai ekonomis. Akibatnya orang pribumi tidak punya lapangan pekerjaan tidak punya pendapatan dan menciptakan hidup ketergantungan pada uang bantuan pemerintah.

Kolonialisme juga membentuk tatanan sosial yang baru mulai dari pola hidup yang baru, Terbentuknya hierarki status sosial dengan golongan kita sebut saja orang Nusantara. Dalam kelompok atau golongan Nusantara ini ada orang Jawa, Orang Sulawesi, orang Makassar orang Ambon orang dan kelompok sosial lain sehingga kaum pribumi berada di posisi terendah.

Akibatnya kebiasaan dan pola hidup ikut berubah dengan budaya luar yang dipopulerkan oleh kolonial sehingga bangsa pribumi kehilangan identitas dan jati diri sebagai bangsa yang memiliki hirarki kebangsaan seharusnya dipelihara dan dilestarikan.

 

Disisi lain isolasi wilayah dari dunia luar di berbagai bidang mulai dilakukan oleh kolonial agar dunia luar tidak melihat dan memantau keberadaan bangsa Papua dan praktek kolonialisme yang dilakukan oleh kolonial. Dimana praktek kolonialisme dilancarkan dengan pemerintahan depotisme kekuasaan untuk menguasai ekonomi dan politik di wilayah terjajah sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintahan depotisme kerap diperkuat dengan kekuatan militer.

Isolasi dan penaklukan bangsa terjajah membentuk mentalitas dan karakter feodal dan budak terbaik tunduk pada penguasa tanpa melakukan perlawanan.Hal mempengaruhi kehidupan budaya feodalisme, di mana penduduk pribumi tunduk pada tuan tanah asing dan penguasa baik sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemunduran.

 

Dampak Kolonialisme di Bidang Ekonomi dimana penjajah memonopoli wilayah, sehingga menyebabkan gangguan dalam perdagangan. Perekonomian mengalami transformasi dari sektor pertanian pangan ke sektor perkebunan. Monopoli sumber-sumber produksi seperti hutan, tanah, laut dan sumber kehidupan lainnya atas nama Pembangunan infrastruktur, dalil kesejahteraan rakyat sesungguhnya hanya kamuflase pemerintahan depotisme kekuasaan ekonomi dan politik.

Perusahaan nasional maupun multinasional menjadi penguasa konvensional untuk mengeksploitasi tanah jajahan dan mengambil hasil bumi. Sistem tanam paksa mengenalkan tanaman baru dan mendukung pedagang asing dalam perdagangan internasional, sedangkan penduduk pribumi Papua hanya berperan sebagai pengecer.

Munculnya kota-kota baru melalui Pemekaran Daerah Otonom Baru DOB membuka akses terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia baik pertambangan dan perkebunan tanpa konsultasi dengan pemilik tanah. Dampak pada pendidikan dengan kesadaran palsunya. Dimana kolonial mendirikan sistem pendidikan dengan kurikulum yang bertujuan untuk menghasilkan kader produktif kaum pribumi yang akan membantu pemerintahan kolonial mereka. 

Sistem pendidikan yang melahirkan tengah kerja. Pendidikan yang menganjurkan eksistensi, pendidikan yang membunuh nalar tenaga pendidik dosen dan guru dari militer praktek patronase bertujuan doktrinasi dalam proses belajar serta mahasiswa dan siswa hanya hal-hal abstrak menjadi manusia dogmatis.

Sistem pendidikan dan kurikulum diatur sedemikian rupa sehingga para peserta didik dengan motivasi untuk mendapatkan gelar dan ijazah agar kerja dalam sistem bisa menghasilkan uang banyak. Dimana sistem pendidikan perbankan mendidik mahasiswa berpikir instan motivasi hanya uang secara tidak langsung menciptakan hidup ketergantungan pada uang. Ditambah lagi tidak adanya pendidikan moral dan etika dalam kurikulum, dimana pendidikan tidak berbasis budaya yang kontekstual, tidak filosofi menjadi landasan mencerminkan kepentingan politik dan budaya kebutuhan lokal.

Pendidikan Indonesia hanya menerapkan pendidikan yang hanya tersedia bagi masyarakat dengan status sosial dimana pendidikan sangat mahal menciptakan kesenjangan sosial anak orang miskin tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Sistem pendidikan yang seharusnya tempat mendidik setiap orang berpikir bebas, demokrasi partisipatif dan pendidikan pembebasan memanusiakan manusia melainkan pendidikan membuat orang menjadi manusia dogmatis pada sistem Kolonial menjadi manusia pragmatis bermental Kapitalisme memikirkan kepentingan pribadi dan memperkuat sistem Penguasa. Semua dampak dari Kolonialisme Indonesia ini melahirkan Genosida Ekosida Etnosida secara sistematis masif dan terstruktur terhadap manusia dan kehidupan terancam punah.

 

untuk melihat apa yang sedang terjadi di papua kita Membaca dan manganalisa  strategi politik neokolonialisme indonesia di papua degan metode heremenitika politik, semiotika politik dan kontenplasi politik sedang dimainkan oleh indonesi dalam rangka  kolonialisme ekploitasi dan kolonialisme pendudukan. Beberapa trik politik dimainkan indonesia di papua antara lain:

Simiotika politik

Semiotikan politik merupakan gajian tentang tanda- tanda dan simbol-simbol dalam konteks politik serta bagaimana makna pesan dan ideologi disampaikan kepada publik. Semiotika politik menganalisis penggunaan bahasa, gambar dan simbol yang digunakan oleh politisi dan media dalam membentuk dan mempengaruhi oponi publik serta prilaku masyarakat.

Gajian memalui semiotika politik menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana narasi politik dibangun dan dipertahankan serta bagaimana ideologi tertentu disebarluaskan melalui berbagai komunikasi. Secara etis semiotika politik, menekankan pentingnya kejujuran dan kebijaksanaan dalam penggunaan tanda dan simbol dalam komunikasi  politik serta kontribusi baik dalam proses demokrasi maupun dalam kebijakan politik kepentingan publik.

Hermenotika politik

Hermenika politik merupakan  metode krisis yang digunakan untuk melihat dinamika politik, dimana mengunakan metode hermenotika politi kita dapat memahami makna politik yang tersembunyi dibalik tindakan, wacana, ataupun simbol-simbol politik. Dalam hemenotika politik juga kita bisa menganalisa teks pidato, kebijakan politik dipahami dan diinterpretasikan oleh berbagai kelompok masyarakat sesui dengan konteks sosial dan budayanya.

Dimana mengungkap kepentigan tersembunyi dan ideologi dibalik narasi politik penguasa maupun intitusi politik lainya serta bagaimana narasi digunakan dalam melegitimasi kekuasaan atau keijakan politik tertentu. Menyoroti peran media dan aktor politik dalam membentuk dan menyebarkan serta dampak presepsi opini publik dan menentukan konsesus sosial. Hermenetika politik dapat membantu membongkar struktur kekuasaan yang tersembunyi dan memberikan wawasan lebih dalam tentang  bagaimana kekuasan dan dominasi dipertahankan melalui rekayasa serta manipulasi makna.

Kontenplasi politik

Kontenplasi politik merupakan refleksi mendalam yang melibatkan berbagai pertimbangan terhadap pandangan, keyakinan dan kebijakan politik dan implikasi etisnya. Apakah pengalaman tindakan politik dan kebijakan pengusa menguntungkan atau merugikan kepentingan publik. Melihat bagaimana kebijakan politik indonesia di papua apakah memberikan kontribusi dan dampak sosial yang baik atau semua tindakan politik penguasa hanya melahirkan kesenjagan ketidakadilan diskriminasi hukum serta melanggar humanisme secara politik.

Hal ini penting dapat dilakuan untuk menelaraskan keyakinan masyarakat dan kebenaran guna membertegas konsistensi dan dasar pertanggung jawaban tindakan politik penguasa. Agar moral politik lebih tingggi dapat terbentuk atau mengubah keyakinan politik apabila dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi  serta kebutuhan masyarakat. Dari pembacaan tersebut dapat ditemukan bahwa ineonesia  sedang mempraktek beberapa strategi  politik dalam rangka kepetigan politik kekuasaan neokolonialisme di Papua.

1.     Politik pencitraan

2.      Praktek otoritarianisme

3.      politik penggunaan simbol

4.      Populisme politik

5.      Fooloding Polistik

6.      Etika Politik Dalam Kepentingan Publik 

7.      Tidak ada penyediaan prosedur pelayanan publik

8.      Etika politik pengetahuan dan sistem pendidikan

Politik pencitraan

Negara hadir sebagai malaikat sambil merampas sumber kehidupan dan sumber produksi makanan bergizi atas nama Pembagunan, hilirisasi dan program perampokan strategi negara PSN. Negara melalui TNI seakan malaikat penyelamat Bangsa Papua. Negara hanya berupaya menutupi kejahatan dan Perampokan sumber daya alam dengan makanan instan yang  tidak mengandung nutrisi baik untuk anak-anak sekolah yang baru bertumbuh dan berkembang.

Negara memberi makanan instan dengan dalil makanan bergizi yang isinya palsu dan mengancam kesehatan anak-anak dikemudian hari.  Seakan orang tua anak-anak itu tidak pernah memberikan makanan bergizi kepada anak-anak mereka selama ini. Makanan instan itu tidak membuat anak-anak sehat dan cerdas otak.

Program makan siang gratis ini kontradiksi berdasarkan filosofi pendidikan komunal di Papua. Program makan siang gratis ini membentuk mentalitas anak-anak yang instan berpikir yang pragmatis dan tidak berpikir keras dan kritis sejak dini. Karena program makan siang gratis membentuk mental mereka berpikir mudah dan praktis tanpa harus berpikir keras untuk kembangkan kemampuan berpikir kreatif dan produktif dengan potensi dimiliki. Seharusnya program makan siang gratis difungsikan pendidikan gratis dari SD sampai SMA bahkan perguruan tinggi supaya makan siang gratis tanggung jawab orang tua.

Pemerintah meningkatkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan supaya orang tua anak -anak sekolah punya pendapat dan sumber produksi makanan bergizi. Sangat ironis pemerintah merampok sumber daya alam masyarakat atas nama negara menjalankan program makan siang gratis adalah program penghianatan terhadap masyarakat. Terkesan masyarakat selama ini kasih makan anak-anak mereka dengan makanan tidak bergizi tidak sehat.

Hal ini menciptakan perpecahan dalam keluarga terutama pendekatan orang tua terhadap anak-anak mereka di rumah. Karena mereka bisa saya berpikir bahwa TNI itu baik, pemerintah baik kasih mereka makanan enak bergizi kalau orang tua hanya tidak memberikan makanan tidak bergizi tidak enak lagi.

Dampaknya kasih sayang orang tua terhadap anak dan sebaliknya kasih sayang anak terhadap orang tua hilang. Mereka tidak lagi mendengar dan menghargai orang tua di rumah sehingga kehamonisan bisa retak. Hal yang sangat disayangi adalah untuk menutupi kejahatan pemerintah merampas hak hidup dan sumber produksi makanan bergizi TNI hadir sebagai malaikat dengan program makan siang gratis.

Ini terindikasi upaya menutupi kejahatan dengan program Pembangunan Strategis Nasional PSN dan operasi militer mengakibatkan pengungsi di Papua. Kehadiran TNI di sekolah ini secara fisik maupun psikis mentalitas anak-anak dipengaruhi karena kehadiran militer dengan persenjataan lengkap di sekolah . 

Yang jadi pertanyaan adalah apakah program makan siang gratis ini layak dijalankan oleh Militer ( TNI) sesuai program nasional dan TNI jadi konsumsi berdasarkan SOP kerja dengan kementrian tergait. Seharusnya yang layak jalankan program makan siang gratis adalah Pemerintah legislatif dalam hal ini kementerian pendidikan, kementerian Sosial dan kementerian kesehatan dan guru di sekolah. Namun di Papua program makan siang gratis dikendalikan oleh militer (TNI) dengan peralatan lengkap seakan berada di Medan perang.

Ini upaya menutupi kejahatan militer Indonesia di Papua dimana kekerasan militer melahirkan korban sipil sampai dengan ribuan orang mengungsi di hutan. Seakan mereka ini penyelamat pada hal sirigala berbulu domba untuk menutupi operasi militer Indonesia di Papua selama ini.

Hal ini juga dilihat sebagai operasi militer karena mereka datang dengan peralatan lengkap hadapi rakyat dan di lingkungan sekolah . Aktivitas militer di ruang rakyat sipil hadir dengan perlengkapan militer sama dengan operasi militer di suatu wilayah sudah ditetapkan sebagai daerah Darurat sipil dalam pengawasan militer. Ini hanya strategi negara dalam rangka kolonialisme Pendudukkan dan Kolonialisme Ekploitasi sumber daya alam di Papua. Apa yang terjadi di Papua saat ini adalah wajah neokolonialisme.

 Pemerintahan Otoritarianisme 

 

Neokolonialisme dan praktek otoritarianisme dibalut dengan makanan bergizi upaya pencitraan pemerintahan depotisme oligarki. Otoritarianisme adalah sistem pemerintahan dikendalikan oleh kelompok kecil oligarki yang berpusat di tangan kelompok kecil. Otoritarianisme juga berbicara tentang Kelompok oligarki mengendalikan negara membatasi kebebasan politik, mempersempit ruang dialog dan hak berexpresi, mengendalikan arus informasi dan pengetahuan.

 

Praktek otoritarianisme kerap masuk mengendalikan kebijakan Sipil menggunakan kekuatan militer, mengintervensi kebijakan kurikulum dan mengendalikan proses belajar mengajar untuk menanamkan ideologi yang mendukung kekuasaan.

Dalam tindakan politik dan kebijakan Otoritarianisme dalam realisasi meskipun melanggar hukum dan dehumanisme serta prinsip demokrasi tetapi selama tindakan tersebut mempertahankan kekuasaan maka hal itu benar tidak boleh diprotes.

Otoritarianisme kerap mengendalikan lembaga‑lembaga negara menggunakan kekuasaan dan menggunakan institusi negara Legislatif dan birokrasi eksekutif juga yudikatif agar aturan bisa dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga semua kebijakan dapat mendukung program transmigrasi yang menguntungkan kekuasaan oligarki Penguasa.

 

Mengubah atau memanipulasi regulasi aturan hukum dan konstitusi, melanggar aturan hukum dan norma sosial untuk melanggengkan kekuasaan politik oligarki kolonialisme. Termasuk kebijakan dan regulasi yang membungkam suara-suara kritis yang menuntut keadilan dan Hak kebebasan menyampaikan pendapat  atas nama keamanan negara dan menjaga Kamtibmas.

 

Menciptakan rasa ketakutan, teror intimidasi secara fisik maupun psikis untuk menggu mentalitas dan membunuh nalar pemberontakan serta menghukum langkah keberanian agar tidak melakukan perlawanan terhadap penindasan. Otoritarianisme menciptakan ketidakadilan, kesenjangan kemiskinan, kekerasan dan praktek dehumanisasi untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan kehidupan rakyat.

 

Dalam praktek otoritarianisme di papua militer akan mengawal program hilirisasi dan program pembangunan strategi nasional, untuk mencapai tujuan tersebut militer menyelma menjadi malaikat hadir dengan senyum palsu. Tangan kiri memberikan makanan tangan kanan memegang senjata untuk membunuh secara fisisk maupun fisiskis. Tirani juga hadir melalui pendekatan budaya dan adat bagian dari strategi membangun pendekatan persuasif dengan cara menggunakan simbol adat dan menggunakan simbol adat secara serampangan dan tidak etis.

 

Tirani berdiri dengan wajah palsu sebagai seorang pahlawan, menyamar sebagai penyelamat bagi masyarakat yang tak berdaya. Pada hal dialah dalangnya dibalik segala kehancuran, sang pemecah belah, penyebab kebencian, kehancuran dan aktor dehumanisme juga deportasi demi kepentingan ekonomi politik.

Kebijakan diskriminatif dan pelanggaran HAM yang brutal, dia menjalankan kekuasaan dengan tangan besi dibalut dengan pelayanan publik tanpa didarkan pada penghormatan terhadap kemanusiaan. Menghancurkan solidaritas memecah belah nasionalisme dan persatuan demi memuaskan ambisi pribadi dan keserakahan yang tak terpuaskan. Alat negara berguna untuk membungkam bagi mereka yang Melawan.

Tirani mempertajam politik indentitas saudara menjadi lawan permusuhan dan ketakutan melanda, teror dan ancaman meraja lelah,tidak hanya raga jiwa pun merana. Dipaksa tunduk pada patuh, pada sang raja menjelma menjadi malaikat, manusia superior.

Berhentilah sebelum semuanya binasa ! Tangan-tangan biadab membawa derita duka, darah dan air mata. Jika tidak lagi membuat kerusakan di negeri kami ini, mungkin harapan masih bisa kita tumbuhkan. Tangan penjajah penjarakan kami secara liar dan serahkah mencapik semua tiada berdarah.Hutan gunung bukit dibabat habis, limbah merambah menggali muka.

Pulau dipangkas pantai dikeruk tidak ada yang tersisa semua kalian rampas. Laut biru kini kelam pekat, bau bangkai menyelimuti setiap nafas hidup di pesisir pantai. Tangan penjajah yang rakus, penjarah haus dan rakus menghancurkan kehidupan kami tanpa merasa bersalah dan tak pernah merasa berdosa. 

Tanah subur kini jadi gersang, hutan yang lebar menyediakan makanan dan minuman kini gundul, sungai yang mengalir jernih kini mengalirkan limpah dan laut yang tenang kini terancam gelombang sampah.

Dalam Etika Politik Penggunaan Simbol Serampagan Sebagai  Strategi Politik Penaklukan Satu Bangsa .

Penggunaan simbol adalah strategi politik dan taktik untuk membentuk indentitas politik baru serta doktrinasi Ideologi dalam praktek neokolonialisme terhadap wilayah dan bangsa terjajah. Penggunaan Simbol merupakan pendekatan persuasif tetapi juga strategi politik penaklukan dan siasat licik penipu dengan manipulatif.

Penggunaan simbol strategi politik penyederhanaan dari narasi kompleks untuk mempengaruhi persepsi publik dalam mencapai tujuan politik melalui tanda, gambar, simbol, lambang dan bendera yang memiliki makna emosional maupun sosial. Di sisi lain hal ini juga membangun pendekatan persuasif secara emosional melalui pendekatan budaya agama dan tradisi kultural membangun kepercayaan masyarakat.

Penggunaan simbol dapat membantu dan membangun kepercayaan serta memperkuat indentitas politik untuk menciptakan citra publik agar mudah dikenali oleh publik serta meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap ititusi politik maupun indentitas Ideologi kekuasaan tirani kekuasaan.

Praktek seperti ini bisa dilihat sebagai politik kooptasi dan manipulasi yang tidak etis merusak hiraki kultural yang seharusnya dilakukan dengan upacara sakral adat yang dihormati. Penggunaan simbol tak etis kerap dilakukan dalam strategi politik pencitraan untuk menciptakan opini publik seakan mereka adalah penyelamat dan pahlawan dadakan.

 Penggunaan simbol secara sembarangan kerap dilakukan untuk kepentingan komoditas politik dan ekonomi tanpa izin, dapat beresiko merendahkan nilai-nilai sakral, nilai budaya dan pelecehan terhadap indentitas suatu bangsa. Hal ini bisa dilihat juga penghancuran indendeitas suatu bangsa menjadi alat perkat kekayaan atau hirarki suatu bangsa.

Dimana strategi untuk menghancurkan suatu bangsa menghancurkan budaya, hilangkan indentitas dan kuburkan sejarah bangsa terjajah merupakan teori lama dalam praktek kolonialisme di suatu wilayah terjajah. Ketika kolonialisme berhasil menghancurkan budaya, tradisi adat istiadat dan sejarah maka mudah sekali menghilangkan manusia untuk mencapai kepuasan dan kepetingan ekonomi politik Kolonialismenya.

 Pencaplokan dan kongkretitasi nilai-nilai abstrak dan sakral seperti simbol agama suku budaya serta bahasa. Hal ini dapat merusak spritualitas, manusia kehilangan indentitas, mempopulerkan budaya dan menciptakan konflik horizontal menjadi ancaman ketika hukum adat dan budaya sudah hilang. Untuk menghancurkan tatanan kehidupan suatu bangsa untuk mempopulerkan budaya mereka guna membentuk indendeitas politik kekuasaan mengerahkan partai politik institusi negara agar masyarakat mulai menerima budaya dan indendeitas politik baru sekaligus doktrinasi Ideologi negara.

Negara, institusi negara partai politik serta elit politik harus bertanggung jawab atas penggunaan sombol budaya dalam upaya pencitraan untuk membentuk indentitas politik yang baru. Karena menggunakan simbol budaya secara sporadis dengan montif ekonomi politik berabu neokolonialisme yang merupakan sangat tidak etis dan merendahkan budaya sekaligus merendahkan martabat manusia.

Sebab hal yang seharusnya dihormati dan dilakukan dengan penuh rasa hormat melalui upaya adat yang sakral di meliberalkan dengan tujuan atau motif politik jahat yaitu kolonialisme politik Ekploitasi berdampak pada Etnosida. Menghormati nilai-nilai etis yang berlaku di masyarakat harus berkonsultasi untuk melestarikan budaya mereka tanpa intervensi dengan tujuan politik Ekploitasi dan pencitraan.

Populisme politik

Populisme yang merupakan strategi politik dimana seorang politisi atau intitusi politik kekuasaan dan kelompok politik berupaya menarik dukuagan dari rakyat  dengan berbagai cara untuk mencari popularitas.  Dengan menggelaim diri sebagai refresentasi dari kehendak rakyat sejati degan berbagai narasi publik dan hadir dengan berbagai macam wajah di masyarakat degan tujuan mengambil hati rakyat.

Memanfaatkan retorika sederhana mengetahui kebuthan rakyat dan memerikan bantuan gratis kepada masyarakat sekan menaji malaikat kesiagan namun motif sebenarnya adalah tujuan politik kekuasaan dan ekploitasi. Menggunakan retorika membangun narasi publik yang memikat hati rakyat dan membagun hubugan emosiaonal serta pendekatan persuasif untuk membangun popularitas masyarakat.

Kerap menggunakan santapan rohani dan agama dengan membangun korelasi dengan pembuka agama sekaligus memberikakan bantuan  atassetiap kegiataan keagaman serta pembangunan gerja serta mesjid, pesantren dan mendatangi  tempat pelayanan publik lainya dengan moralitas palsu membalut kekuasan dan keserahkahan politik .

Terkadang mereka hadir dengan retorika yang sedehana dengan solusi sederhana yang sebenyanrnya masalah tidak sesederhana itu, namun mereka bersilat lidan degan menawarkan yang mereka berikan. Pada hal mereka menyembunyikan fakta yang sebenarna bahwa  maslah substansi sesunggunya tidak semudah mereka sampaikan dan termasuk solusi yang mereka sampaikan.

Iniliah parasit politik publik yang sebenarnya akor sesungguhnya dari masalah yang dihadapi rakyat karena mereka juga bagian dari sitem yang sama hanya beda bayu. Menciptakan polarisasi dalam masyarakat dengan membagi beberapa kelompok agar menciptakan perpecahan dan pro kontra di masyarakat antara memilih  sih  A atau sih B yang merupakan sama-sama memiliki ambisi dan tujuan politik masing-masing akibatnya yang jadi korban adalah masyarakat.

Populisme adalah strategi politik yang digunakan juga oleh negara untuk kepentingan politiknya ekonomi melalui berbagi strategi termasuk menggunakan intitusi negara untuk mencapai tujuan politik dan kekuasan. Populisme politik juga berlaku daam neokolonialisme modren saat ini dengan berbagi bentuk termasuk melalui intitusi negara dan berbagai program yang merupakan hegemoni dalam politik kekusaan.

Berbagai kemudahan dan bantaun yang diberikan bagian dari strategi politik unrtuk membangun citra publik dan membentuk satu polaritas pendukung dan mempengaruhi opini publik yang menudukung kebijakan serta mengangkat popularitas di masyarakat.

Flooding Politik

Fooloding merupakan taktik taktik yang digunakan oleh aktor politik menyebarkan sejumlah besar informasi dalam waktu singkat dengan tujuan membingungkan, mengalihkan perhatian dan memecah fokus masyarakat. Upaya penyebaran banyak dan beragam informasi melalui berbagai saluran dan komunikasi dengan pengunaan bot, akun  palsu dan algoritma media sosial untuk mememperluas jangkauan  dan viralitas konten. Publik menjadi kewalahan dan bingung atas kebisingan informasi, mengaburkan perhatian terhadap isu-isu penting sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam membuat keputusan yang baik dan benar.

Flooding dapat merusak kepercayaan pablik terhadap media dan intitusi politik juga memermudah penyebaran dis informasi atau hosx. Flooding merupakan taktik yang sebenarnya tidak etis, yang sangat efektif untuk mengendalihkan narasi publik . untuk melawanya masyarakat harus tetap kritis memferifikasi informasi dan fokus pada isu-isu penting agar dapat membuat keputusan yang bijaksana.

Etika Politik Dalam Kepentingan Publik 

 

Etika politik mendorong bahwa hukum tidak hanya dijadikan sesuai peraturan tertulis dan menegakkan keadilan di masyarakat tetapi, juga harus mematuhi prinsip moral dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Masyarakat memiliki hak untuk aktif terlibat atau turut berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum, aturan atau regulasi dan kebijakan publik serta memiliki akses terhadap informasi yang relevan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif.

Hukum harus ditulis dengan jelas, dipublikasikan secara terbuka dan diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang sah. Setiap orang berhak dan wajib dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan hukum yang serta mempercayai penerapannya dengan dengan adil dan transparan mendorong partisipasi dan menjamin akuntabilitas. Dalam negara demokrasi dan hukum menyediakan sistem aspirasi publik yang disediakan sebagai fungsi kontrol publik atas kebijakan pemerintah dan mengoreksi kinerja institusi negara.

Tidak  Tersedianya  Sistem Aspirasi Publik 

Sistem aspirasi merupakan mekanisme yang memfasilitasi ekspresi dan pencapaian tujuan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Esensi dari sistem aspirasi Ini ialah ruang penentuan nasib sendiri serta ruang Ekspresi dan partisipasi warga atau masyarakat dalam proses politik dan sosial yang dijamin oleh aturan dan hukum yang berlaku terkait kepentingan masyarakat.

 

Sistem aspirasi rakyat yang terintegrasi meliputi elemen -elemen seperti tranparansi akuntabilitas representasi yang adil dan kesetaraan, yang memungkinkan sistem tersebut responsif dan mampu menyerap aspirasi secara optimal. Mengakui dan menghargai keragaman aspirasi, yang memungkinkan pemimpin dan warga mampu untuk mencapai konsensus yang baik dan harmonis. Sistem aspirasi yang yang etnis mendorong inovasi pembaharuan dan pertumbuhan sosial yang adil, humanistik dan berkesinambungan, bebas dari represi dan diskriminasi rasial serta gender.

Masyarakat Adat Dihancurkan Secara Sistematis 

Masyarakat adat pada umumnya memiliki sistem hukum nilai-nilai etis yang indentik dengan dengan sistem negara. Bahkan sebelum adanya negara masyarakat adat memiliki hukum yang mengatur tatanan kehidupan sosial tentang keadilan, sistem politik dan ekonomi demi kesejahteraan bersama serta dalam keberlangsungan kehidupan. Masyarakat adat Menghormati dan menjalankan hukum adat yang mengatur kehidupan manusia yaitu struktur sosial, ekonomi, politik dengan kewajiban serta hak yang terkandung didalamnya.

Pengetahuan spritualitas, moralitas, dan tradisi dijadikan melalui pendidikan turun temurun dari generasi ke generasi.Setiap anggota masyarakat adat diberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan menyampaikan pendapat dalam forum adat sebagai wujud kehidupan politik yang adil dan demokratis.

Solidaritas kotong royong atau kerja kolektif keadilan dalam pembagian sumber daya alam adalah nilai yang menjadikan masyarakat adat mandiri secara secara dan sejahtera secara ekonomi. Warisan budaya, tradisi lisan, praktik spiritualital dan menjaga keseimbangan alam semesta senantiasa melindungi dan dilestarikan guna mempertahankan indentitas kolektif, nilai- nilai budaya yang sakral dan yang berharga sebagai indentitas suatu bangsa hingga saat ini juga di masa yang akan datang.

Masyarakat adat tetap hidup dan membiarkan kontribusi nyata untuk menjaga keseimbangan kehidupan antara manusia dengan alam semesta berdasarkan hukum polaritas. Masyarakat adat dan suku-suku bangsa merupakan bagian bagian dari pilar utama suatu bangsa dan negara yang membentuk indentitas nasional suatu negara yang berdaulat.

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak atas tanah tradisi bahasa kebudayaan serta penghargaan atas kontribusinya merupakan prinsip moral yang mendasar. Kooptasi politik dan ekonomi harus dilakukan dengan teliti dan menghindari manipulasi, Ekploitasi budaya dan lingkungan demi keuntungan semata. Praktek kooptasi yang tidak etis dapat merusak kepercayaan dan keharmonisan masyarakat. Masyarakat adat berhak terlibat dalam proses proses pengambilan keputusan publik, berpartisipasi dalam memperkuat legitimasi kebijaksanaan nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan.

Kebijakan yang berdampak pada pemudaran indentitas baik secara signifikan maupun perlahan memaksa masyarakat adat untuk meninggalkan budayanya dapat merugikan dan mengancam integritas serta merusak hiraki. Terkikisnya nilai-nilai moral, spiritual, pengetahuan dan kearifan lokal yang yang sangat berharga berdampak buruk terhadap indentitas, kekayaan kultural dan tradisi masyarakat adat.

 

Hak Ulayat Masyarakat Adat 

Hak Ulayat merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh rakyat atau masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam yang terletak di dalamnya terletak di wilayah adat. Hak Ulayat bukan milik individu melainkan dimiliki bersama oleh seluruh komunitas masyarakat adat. Keputusan mengenai penggunaan dan pengelolaan tanah, diambil secara kolektif berdasarkan keputusan konssus dalam keputusan adat. Masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan tanah serta sumber daya alam tersebut sesuai dengan hukum adat yang berlaku, yang kerap diwariskan secara turun temurun.

 

Hukum adat berisi aturan tersendiri bagaimana pemanfaatan tanah, pembagian hasil serta perlindungan terhadap lingkungan sebagai sumber kehidupan. Hak Ulayat kerap menjadi sumber konflik terutama ketika terdapat pentingan eksternal seperti perusahaan atau pemerintah yang ingin menguasai tanah adat untuk kepentingan ekonomi.

Pentingnya penerapan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak Ulayat untuk itulah pentingnya kolaborasi dengan gerakan sosial peduli lingkungan masyarakat adat dan komunitas internasional dalam mendukung dan memperkuat hak hak masyarakat adat untuk menjamin keberlangsungan dan kelestarian lingkungan.

 

Agama, Adat, budaya dan hukum di tangan Yang Salah Akan Hancur Semuanya.

Inilah yang kita lihat prilaku licik para Borjuis lokal di Papua yang mengadaikan dan menghancurkan kehidupan manusia Papua saat ini untuk kepentingan oligarki penguasa. Agama suku dan budaya ditangan yang orang yang beretika dan tidak punya moralitas hanya melahirkan kemerosotan dan hilanglah etika dan moral. Kompleksitas dijadikan sederhana menghancurkan kehidupan, menghancurkan indentitas, menghancurkan nasionalisme meratakan persatuan, memecah belah jiwa.

Simbol cuci dijadikan permainan dalam kepalsuan, hilanglah kejujuran. Nilai luhur dijerat oleh tipu daya membawa membawa luka meretas asa. Ditengah gelap kita mencari terang memulihkan makna, dalam langkah Berjuang. Jangan biarkan nilai luhur hancur, jika ingin membangun membangun dengan cinta kasih yang jujur adil dan menghargai budaya bangsa dan martabat manusia.

 

SITEM PENDIDIKAN

Seorang antropolog bernama Margaret Meed pernah mengatakan: anak-anak seharusnya diajarkan bagaimana cara berpikir, bukan apa yang seharusnya dipikirkan. Pendidikan sejati tidak mencetak manusia sebagai tenaga kerja seperti mesin ( SDM) tetapi mengajarkan mereka berpikir dan bagaimana berdialog dengan dunia dan dirinya sendiri.

Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran guru harus menghidupkan pengetahuan kebenaran guru bukanlah hal yang absolut. Karena murid bukan kerbau atau sapi yang ikat tali  di hidung yang harus serba menurut kelas bukan tempat untuk menyucikan diktat penuh angka. Pengetahuan bukan ayat-ayat hafalan yang penuh dogma, ilmu pengetahuan jagan hanya dijadikan ayat atau objek  hafalan. Ilmu adalah untuk memahami dan menuntaskan persoalan, sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan. 

 

Guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan, jangan takut membuka diri untuk menerima pengetahuan dan perkembangan yang terus terjadi. Agar proses belajar mengajar menjadi proses yang menenangkan agar kreaktifitas terus ditumbuhkembangkan .Agar siswa dapat haus akan pengetahuan .

 Ijazah tidak akan mengahiri proses pembelajaran, gelar dan ijazah hanya manjadikan sebagai syarat agar menjadi tenaga kerja poroduktif mambatasi anda untuk belajar.

 

Proses pembelajaran dan sitem pendidikan yang memanusiakan manusia bukan pendididikan yang mengendalikan siswa. Bukan pendidikan yang mengerdilkan siswa. Jika demikian tinggal tunggu waktu lahinya generasi penciptakan sesuatu yang baru akan menyelamatkan manusia dan bangsa.

 

Pendidikan bukan melahirkan dan meluluskan para sarjana setiap tahunya, agar bisa kerja dalam sistem tetapi pendidikan yang membebaskan, sekolah untuk menghidupkan pengetahuan dan mengangkat harkat serta martabat manusia. Pendidikan yang meningkatkan kualitas dan kapasitas manusia bisa berpikir bebas , berpikir kristis dan penididikan mengangkat derayat manusia .

 

Etika politik Pengetahuan

 

Pengetahuan adalah sinar yang cerah , menembus gelap membawah arah, ia kuasa di tangan yang bijak, namun bahaya di tangan yang tamak. Pengetahuan bagaikan pedang pencipta keadilan, atau tumbul melayang ,baagaikan parang tumbul dipaksa memotong ban. Jika digenggam  tanpa  nurani,rakyat menjadi saksi tirani. Jangan membiarkan ia menjadi belenggu, menghasut jiwa dibalut dusta,yang semu.

 

Biarkan pengetahuan mengalir jerni di dunia, penuhi kebijakan dengan nurani yang mulia, berikan cayaha yang tiada padam, hindarkan kekuasan dari keserakahan yang gelap.Dengan ilmu tegakan kebenaran, nurani yang jujur menjadi pedoman

Program Makan Gratis Politik  pencitraann pemerintah dan pencitraan   intitusi militer yang melakuan  operasi militer di papua melahirkan kekerasan dan pelanggaran HAM  serta pengunsi di papua.

 

Dilihat dari kondisi sosial ekonomi dan politik di Papua masalah subtansi di di Papua adalah masalah politik harus diselesaikan terlebih dahulu. Keberadaan Indonesia semua program di Papua ilegal, karena wilayah Papua masih memiliki status quo, secara politik maupun secara hukum wilayah Papua tidak terikat sebagai bagian dari Indonesia, tidak ada integrasi bangsa Papua tidak pernah secara sukarela berinteraksi dengan Indonesia.

Program makan siang gratis upaya pencitraan yang dilakukan TNI untuk menutupi kejahatan kemanusiaan di Papua. Program makan siang gratis yang sedang dihadapi oleh TNI upaya cuci nama Indonesia tetapi juga salah satu strategi politik Kolonialisme Pendudukan dan Kolonialisme Ekploitasi serta kolonialisme transmigrasi. Hal ini dilihat taktik politik pengunaan simbol dan praktek otoritarianisme doktrinasi ideologi politik untuk membentuk indentitas baru secara dini terhadap anak-anak sekolah.

Program makan siang gratis sebenarnya urusan keluarga yang tidak perlu intervensi pemerintah, pemerintah cuk pikiran subratruktur pemberdayaan masyarakat atau orang tua anak tersebut supaya mereka bisa makan bergizi di rumah. Pemerintah seharusnya membebaskan pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi bukan makan siang gratis hanya politik pencitraan.

Pendekatan politik Ekploitasi dimana sumber-sumber produksi makanan bergizi, seperti sangu, ulat sagu, ikan babi hutan segala macam jenis makanan bergizi diambil alih negara atas nama Pembangunan, Strategis Pembagunan nasional, kepentingan perusahaan lalu bagi-bagi makanan yang sebenarnya tidak begizi kepada anak-anak sekolah.

 

program makan siang gratis tidak menggunakan orang Papua secara ekonomi karena semua makanan adalah makanan instan, makan mengandung zat-zat kimia atu bahan pengawet menjadi penyakit dalam tubuh. Uang dikeluarkan dalam program gratis tidak menggunakan orang asli Papua karena semua berasal dari luar Papua. Bahan makanan sampai petugas yang masak dan menyediakan makanan (tenaga kerja) bukan masuk dalam program pemberdayaan masyarakat meningkatkan pendapatan dalam menciptakan lapangan kerja baru karena yang bagi masak adalah TNI di markas mereka.

Program makan siang gratis ini salah satu cara Indonesia untuk menutupi masalah pengungsi di Papua akibat Perang gerlya TPNPB dan TNI di Papua. Ribuan ibu-ibu anak sedang mengungsi sedang hidup di hutan. Makanya ini TNI sedang melakukan pencitraan hal ini juga menjadi peluru diplomasi Indonesia di internasional bahwa Papua aman pemerintah Politik Indonesia sedang perhatikan orang Papua. Ini politik pencitraan sangat licik dan munafik.

Program makan siang gratis penghianatan terhadap makanan bergizi ( pangan lokal di Papua, seakan selama ini orang tua kami tidak pernah kasih makan makanan yang bergizi. Hal dampaknya Etnosida secara sistematis masif dan terstruktur, dimana anak-anak ini diperkenalkan dengan makanan instan. 

Dimana anak Papua tidak melihat makanan asli dianggap makan tidak baik tidak bergizi. Budaya berkebun memelihara dan melestarikan makan lokal seperti sangu, ubi keladi dan pangan lokal dianggap tidak penting. Karena Pola makan pola hidup dan cara pandang sudah berubah dengan budaya luar dengan makanan instan.

Ini salah satu cara menghilangkan indentitas budaya bangsa Papua sejak dini agar 10 tahun yang akan datang anak Papua kehilangan indentitas sebagai orang Papua karena terpolarisasi dengan indentitas politik dan pola hidup dan pola makan yang baru. Secara politik ini semua strategi politik pencitraan penaklukan bangsa Papua dimana suatu bangsa Ingin dihancurkan dan dikuasai maka hancurkan budaya, hilangkan indentitas hilangkan sejarah dengan membentuk indentitas baru dengan hegemoni dan dominasi membentuk mentalitas baru.

Seharusnya pemerintah Indonesia harus prioritaskan di Papua itu pertama mendorong perundingan politik untuk selesaikan Akar konflik di Papua.  Kedua pemerintah harusnya bertanggung jawab terhadap pengungsi di Papua menjadi Maslah urgent di Papua. Pendidikan digratiskan dari SD sampai perguruan tinggi. Maslahah makanan tanggung jawab utama adalah orang tua sehingga pemberdayaan masyarakat agar mereka punya pendapat dan memiliki sumber produksi menjamin makanan bergizi.

Kedekatan orang tua dan anak bisa retak karena selalu makan instan di sekolah bisa melahirkan perdebatan dan sentimen seakan orang tua mereka tidak pernah perhatian dengan makanan bergizi. Hal ini membentuk mentalitas instan kepada generasi Papua sehingga kecintaan mereka terhadap budaya makan lokal akan sirna. Program makan siang gratis program penghianatan terhadap makanan asli Papua.

Seakan anak-anak ini adalah jatun piatu di pesantren atau pantai asuhan tidak pernah mendapatkan kasih sayang jadi harus diberikan perhatian dan kasih sayang. Selama selama mereka  selalu bawah makan perhatian tersebut mereka merasa kamu orang tuanya dan pahlawan buat mereka sehingga mereka selalu tunduk pada anda selalu patron tidak bisa melawan.

 Hentikan otoritarianisme dalam sistem penididikan

Apa yang terjadi di Amerika  latin terhadap orang INDIAN  apa yang terjadi di Aturalia terhadap orang Aboriginal sedang terjadi di papua. Karena pulau papua degan astralia satu orang aborigin di aturalia dan orang papua sama-sama melanesia, dampazk dari semua ini arang asli papua sama nasib dengan saudaranya di Aborigin Asturalia.

Karena yang terjadi adalah di papua ini merupakan taktik dan strategi politik pendudukan dan politik eploitasi serta invasi neoklonialisme. Semua kebijakan jakarta di papua adalah politik kolonialisme, yaitu kolonialisme pendudukan, kolonialisme ekploitasi, kolonialisme transmigrai, kolonislisme deportasi dengan tujuan politik dan ekonomi. Ingat bahwa selama ada kepentingan politik di suatu wilayah yang terkoloni tidak penah ada penghormatan  dan perlindungan terhadap hak-hak asasi amnuasia. Urusan ham adalah urusan belakanng yang penting adalah tujuan politik bisa tercapai.

Untuk mencapai tujuan politik tenuya banyak taktik strategi sebagai kamfilase tetapi juga politik pencitraan agar bisa mencapai tujuan politk. Jika kamu tidak peduli dengan politik kamu akan ditundukan oleh kekuatan luar yang tidak peduli dengan hidupmu. Simone Weil ni tentang moralitas dimana moralitas berasal dari alturisme bagaimana simpanse menolong temanya karena moralitas. Orang papua dikontrol ini yang sesbut juga panoptikon politik kekuasan, kita sebenarnya sedang dikontrol.

#LawanOtoritarianime

#Lawanneokolonialisme

#LawanKapitalisme