Pemekaran 4 Provinsi Boneka Untuk Kolonialisme Eksploitasi Di Papua.

Militerisme di Papua.

Pemekaran 4  provinsi baru di Papua hanya untuk mempertahankan eksistensi dan memperluas struktur kolonialisme di Papua.

Pemekaran daerah otonomi baru DOB adalah produk dari otonomi khusus jilid II dipaksakan untuk mempertahankan dan memperpanjang neokolonialisme di Papua. Di sisi lain pemekaran provinsi bagian dari poltik pecah-bela untuk hancurkan nasionalisme orang papua dengan politik indentitas atau primodialisme berbasis suku dan wilayah.

Provinsi dimekarkan juga dalam rangka kolonialisme pendudukan, kolonialisme eksploitasi, kolonialisme deportasi dan kolonialisme transmigrasi.Daerah otonomi baru sama sekali bukan aspiratif dari rakyat papua melainkan kehendak jakarta dan kompromi dengan sekelompok borjuis haus kekuasan. Pemaksaan otonomi khusus dan pemekaran hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat papua ( orang papua ) asli papua.

Karena pemekaran provinsi baru buka akses investasi buka akses tenagah kerja migran ke papua agar program hilirisasi bisa berjalan. Selain itu pemekaran memperluas inprastruktur pemerintahan sipil  maupun memperluas inprastruktur militer untuk pertahankan kolonialisme indonesia di Papua Setelah pemekaran melakukan pemilihan gubernur-gubenur boneka ditempatkan sebagai pilar kolonialisme sekaligus agen kapitalis di Papua. Namun kini pemerintahan 4 provinsi  DOB tidak bisa berjalan karena tidak ada anggaran, tidak bisa buat peraturan daerah, tidak bisa melakukan sudang anggaran di legislatif, tidak bisa bagun kantor atau pasilitas pemerintah.

Intelektual buta huruf Papua yang mendukung pemekaran provinsi dan menjadi pilar kolonial di 6 provinsi ini mau bergerak tidak bisa karena tidak  ada anggaran. Jalan satu satunya mereka harus kerja sama dengan korporasi oligarki dan kapitalis mengadaikan kekayaan alam papua untuk ekploitasi 

Karena dana Otonomi khusus sudah dipotong, untuk investasi danantara, provinsi maupun kabupaten tidak ada dana. APBN nasional sudah defisit di awal tahun sementara bulan juli negara harus bayar utang luar negeri, jika tidak bajar suku bunga naik. Untuk pemerintah pusat akan memaksakan program hilirisasi  dalam negeri otomatis target utama investasi dan ekploitasi adalah Papua.

Boneka-boneka di 6 provinsi ini tidak akan buat apa-apa dan akan ijinkan ekploitasi akan berjalan dalam pengawasan militer. Karena kaum Borjuis ini mau makan dan minum tergantung pada proyek jakarta, mereka tidak punya kemampuan mengelola sumber daya alam di Papua untuk meningkatkan APD.

Pemekaran 4 provinsi baru dipaksakan hanya untuk kepentingan kolonialisme pendudukan dan kolonialisme eksploitasi sumber daya alam bukan untuk kepentingan orang Papua. Dalam kondisi ini gubernur-gubernur boneka ini tidak akan buat apa-apa, mereka hanya tunduk dan kata siap yang keluar dari mulut mereka.

Karena semua kebijakan pemerintah sudah tersentralisasi tidak ada desentralisasi. Otonomi khusus jilid II  hanya kamfulase untuk memperluas kolonialisme pendudukan dan kolonialisme eksploitasi di papua.

#Pengikut