 |
| Ketika Penjahat Suara Lantang Manjadi Pahlawan Bagi Penguasa. |
Negara Sedang Menciptakan Neraka Di Papua.
Semua program pemerintah Rezim Prabowo tersentralisasi ke pusat akan menciptakan penindasan semakin masif di Papua.
Kesenjangan sosial, kemiskinan struktural, diskriminasi rasial dan marginalisasi serta ketidakadilan semakin masif terhadap orang Papua
Kita baru saja menyaksikan pengusiran oleh gubernur papua selatan terhadap seorang Ibu anggota MRP di merauke dalam pelantikan PKK. Kemudian pernyataan Gubernur Papua tengah Mecky Nawipa dan pernyataan Lenis Kogoya terkesan sangat arogan.
Dari tiga peristiwa ini terindikasi bahwa pejabat papua notabene orang asli papua jadi gubernur, bupati dan walikota benar-benar boneka jakarta karena mereka terdoktrinisasi dan dibekali dengan sistem militer.
Pembekalan magelang jawa tengah merupakan militerisasi kepala daerah semua kebijakan tersentralisasi sistem militer atau pemerintahan otoritarianisme satu tujuan, satu komando. Sistem komando berarti yang ada siap komandan, yang berlaku siap, siap saja baik atau buruk tidak bisa melawan
Sudah demikian orang Papua siap menerima nasib buruk yang sengaja diciptakan di papua. Dimana kesenjangan sosial ekonomi, kejahatan kemanusiaan dan masifnya imunitas terhadap orang papua.
Kita menolak semua kebijakan dan program jakarta ini dengan air liur kering mulut berdarah demo kasih lumpuh kota sekalipun jakarta akan mempermainkan kita.
Pemerintah Rezim Prabowo tidak akan kompromi dengan tuntutan orang Papua, sekalipun pelanggaran HAM tetapi pemerintah bilang urusan HAM tidak penting.
Du sisi lain program pemerintah pro korporasi dan oligarki penguasa melahirkan kelas-kelas tertindas di papua, kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial serta marginalisasi berdampak suburnya kekerasan dan kejahatan di papua.
Akibat kemiskinan dan Kesenjangan ekonomi diskriminasi dalam dunia kerja serta marginalisasi diciptakan orang Papua bisa saja akan berpikir instan untuk bertahan hidup dan makan.
Misalnya Perampokan atau pencurian dengan kekerasan, pemalangan, pencurian dan kejahatan akan meningkat karena negara tidak mampu memberikan jaminan kehidupan yang layak.
Tanah, hutan yang selama ini sumber produksi dan hidup ketergantungan pada pangan lokal negara merampas atas nama pembangunan atas nama hilirisasi dan program Perampokan strategi negara PSN.
Anggaran APBN nasional dipotong untuk Danantara, Uang otonomi khusus di potong 50% uang desa diganti dengan koperasi merah putih setiap desa.
Orang Papua mau menolak semua program seperti PSN, hilirisasi dan pembangunan nasional lainya sudah terlambat buang energi.
Karena peluang penolakan itu pada saat sebelum pengesahan otonomi khusus jilid II masih ada peluang ada negosiasi politik dan perundingan win-win solusi sebelum otonomi khusus jilid II disahkan.
Selain itu orang papua menuntut keberpihakan dan prioritaskan kekhususan terhadap orang asli papua sebenarnya buang energi karena otonomi khusus jilid II mencabut kewenangan pemerintah daerah.
Desentralisasi sudah dihapus Rezim Prabowo Gibran kembali ke undang-undang lama yaitu disentralisasi dari pusat kontrol daerah seperti yang terjadi dalam program pembekalan maupun program makanan gratis dan program koperasi merah putih setiap desa.
Semua program tersentralisasi berdasarkan 8 program nasional sehingga tidak ada desentralisasi di daerah pada hal tidak semua daerah sama kebutuhan berdasarkan program nasional
Pemerintah daerah tidak punya kewenangan menciptakan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan daerah karena semua terpusat.
Dalam kondisi ini kesenjangan sosial dan kemiskinan di papua akan semakin masif mengakibatkan kejahatan pencurian pun semakin banyak.
Orang Papua akan semakin marginalisasi karena program hilirisasi program pembagunan strategi nasional termasuk 6 program nasional lainya.
Lapangan pekerjaan diciptakan secara nasional ini akan dikontrol militer dengan ketentuan untuk merekrut tenaga kerja atau buruh ditentukan oleh kementrian dengan syarat dan ketentuan serta kapasitas atau keahlian dimiliki.
Orang asli papua belum siap untuk bersaing sehingga kebanyakan tenaga kerja diisi oleh orang non papua atau migran.
Orang Papua jadi penonton bisa terjebak dalam pekerjaan yang merugikan dan mengorbankan masa depan pencurian, pengedar narkoba dan ekploitasi diri (PSK) dan pembalakan dll.
Dengan demikian semakin orang semakin banyak orang papua akan terjerat dengan hukum dan kasus kriminal. Mereka akan bilang orang papua kriminal penjahat, tukang pencuri, kasus kejahatan lain menjustifikasi orang papua dengan sentimen subjektif menghancurkan martabat.
Pada hal negara yang menciptakan hidup ketergantungan, negara menciptakan kemiskinan, negara yang menciptakan ketidakadilan sosial dan kesenjangan.
Dampak lain adalah diskriminasi dalam penegakan hukum pun tidak akan luput terhadap orang asli papua apabila melakukan kesalahan.
Kita saksikan praktek hukum di indonesia tetapi lebih khusus di papua, dimana orang papua melakukan kesalahan cepat sekali ditangkap dan diadili. Sementara orang non papua ( migran) bahkan anggota militer melakukan kejahatan sulit sekali diungkap.
Kasus pencurian karena para pencuri babak belur tetapi anggota yang melakukan kejahatan tidak pernah dapat pukul.
Pencuri makanan, pencurian motor untuk memenuhi kebutuhan karena miskin dipukul sampai babak belur. Sedangkan para koruptor mencuri uang triliunan rupiah tidak dipukul seperti pencuri motor malahan mereka ditangkap secara terhormat hukuman pun ringan.
Pada hal para koruptor pencuri uang bukan karena kekurangan tetapi ingin memperkaya diri merugikan negara rakyat. Sedangkan para pencuri makan dan motor atau pencurian barang karena lapar, miskin sehingga mereka tidak boleh dipukul dan dihukum.
Tetapi negara melalui penegak hukum diberikan pekerjaan, diberikan uang dan diberikan pembinaan serta pemberdayaan tidak perlu mereka dihukum.
Karena rakyat kecil mencuri bukan untuk memperkaya diri, mereka pencuri karena negara menciptakan kemiskinan kesenjangan ekonomi di masyarakat.Rakyat melakukan pencurian akibat kegagalan pemerintah memberikan keadilan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap rakyat.
Inilah hukum di negara konoha republik mimpi para koruptor dilindungi sementara rakyat diinjak-injak sampai babak belur.
Disini saya tidak membela pencuri tetapi bagaimana kita melihat substansi di rakyat mengapa ada kejahan dan pencurian dilakukan oleh rakyat .Rakyat mencuri karena mereka miskin, mereka pencuri kebutuhan yang negara tidak menjamin.
Negara telah menciptakan hidup ketergantungan pada uang, tanah tempat produksi makanan minum dan memenuhi kebutuhan mereka negara rampas atas nama pembangunan.
Mereka tidak punya lapangan kerja, mereka tidak punya sumber pendapatan lagi sehingga untuk makan mereka mencuri untuk bertahan hidup. Negara memiliki tanggung jawab menciptakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat agar pencurian bisa hilang bukan hukuman.
Jika negara menjamin kesejahteraan dan keadilan serta kemakmuran rakyat dengan memberikan lapangan pekerjaan kejahatan akan hilang.
Dilihat dari kondisi ini nasib orang papua sangat curam masa depan bangsa papua ini sangat absurd seperti hidup dalam labirin .
Dalam kondisi ini gerakan politik di Papua berpikir revolusioner cari solusi alternatif, yang strategis lagi bukan seperti tolak program pemerintah agar kita dipermainkan
Opini
#Pengikut
@sorotan
#Lawanakolonialisme
#LawanKapitalisme
Tidak ada komentar:
Posting Komentar